User Tools

Site Tools


sri_sultan_hamengku_buwono_ix

Sri Sultan Hamengkubuwana IX


Sri Sultan HB IX Bendara Raden Mas Dorodjatun atau Sri Sultan Hamengkubuwana IX (Bahasa Jawa: Sri Sultan Hamengkubuwono IX) dilahirkan di Yogyakarta, 21 April 1912 pukul 22.30 WIB. Beliau adalah salah seorang Sultan yang pernah memimpin di Kasultanan Yogyakarta (1940-1988) dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua dari tahun 1973-1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Ketika berusia 4 tahun, Dorodjatun diharuskan tinggal terpisah dari keluarganya dan tinggal di rumah keluarga Mulder, seorang kepala sekolah NHJJS (Neutrale Hollands Javaansche Jongen School, sekolah untuk anak-anak Belanda dan Jawa khusus laki-laki). Hal tersebut merupakan kebijakan sang ayah dalam mendidik anak-anaknya, kebijakan tersebut juga berlaku pada saudara-saudaranya yang lain namun mereka tidak dikumpulkan dalam satu keluarga Belanda yang sama.

Meskipun keluarga bangsawan namun Pangeran tidak menganjurkan anak-anaknya diperlakukan secara istimewa. Ia menginstruksikan agar anak-anaknya dididik layaknya rakyat biasa. Tujuannya agar suatu saat mereka dapat tumbuh sebagai pribadi yang sederhana sertu penuh kedisiplinan. Merekapun diajarkan untuk bersikap mandiri karena selama menjalani hidup di rumah keluarga Mulder, mereka tidak diikuti pembantu (abdi dalem).

Disaat tinggal dirumah Mulder, Dorodjatun mendapat nama panggilan Henkie (Henk yang kecil, diambil dari nama Pangeran Hendrik, suami Ratu Wilhelmina dari Negeri Belanda). Beliau kemudian bersekolah di Frobel School di Bintaran (semacam Taman Kanak-Kanak). Pada saat memasuki usia 6 tahun, beliau bersekolah di Eerste Europese Lagere School B di Kampemenstraat (sekarang Jl. Panebahan Senapati). Selanjutnya beliau pindah ke sekolah Neutrale Europese Lagere School yang berada di Jl. Pakem (kemudian diberi nama Jl. Kaliurang).

Ayahnya dinobatkan sebagai Sultan Hamengku Buwono VIII saat beliau duduk di kelas III sekolah dasar tahun 1921. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, beliau kemudian melanjutkan studinya ke Hogere Burgerschool (HBS) di Semarang dan Bandung. Sebelum sempat menyelesaikan pendidikannya beliau dipindahkan ke Belanda. Saat berada di Belanda, beliau menyelesaikan Gymnasium di Harlem dan kemudian meneruskan di Rijksuniversitet di kota Leiden dengan mengambil jurusan Indologi (ilmu tentang sejarah, literatur, dan filosofi Indonesia).

Penobatan


Pada tahun 1939, sang ayah, Sultan Hamengku Buwono VIII memintanya untuk kembali ke tanah air saat beliau sedang berstatus mahasiswa tingkat akhir dan kejadian ini berbarengan dengan meletusnya Perang Dunia II. Setibanya di tanah air, beliau disambut oleh ayahnya seraya menyerahkan keris Joko Piturun (simbolis penanda pengganti raja). Beberapa hari kemudian setelah penyerahkan keris tersebut, Sultan Hamengku Buwono VIII tutup usia. Dorodjatun kemudian dilantik sebagai putra mahkota sekaligus dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Hamengku Buwono IX pada 18 Maret 1940.

Sebagai seorang raja yang baru saja dilantik, beliau berusaha mengurangi campur tangan Belanda. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang cenderung merugikan keraton membuatnya menentang Belanda. Seperti pada saat penandatangan Kontrak Politik dengan Gubernur Yogyakarta Dr. Lucien Adams, khususnya tentang kedudukan pepatih dalem (setara dengan Perdana Menteri). Selain penandatangan kontrak politik tersebut, ada beberapa masalah lain yang menjadi pertentangan dengan pihak kolonial Belanda, seperti masalah dewan penasihat kerajaan serta berlarut-larut dalam perundinagan soal prajurit keraton.

Perjuangan


Hamengkubuwono IX yang malu terhadap intimidasi, haus akan kemerdekaan. Beliau lantas mendorong pemerintah RI (Presiden Soekarno) agar bisa merdeka dan memberi status Istimewa bagi Yogyakarta. Perjuangannya bersama Paku Alam IX menjadi penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia pun terwujud.

Kedatangan tentara Inggris dan NICA (Nederlandsch Indië Civil Administratie atau dalam bahasa Indonesia “Pemerintahan Sipil Hindia Belanda”) membuat situasi Jakarta sebagai ibukota RI menjadi tidak aman. Atas dasar itu, Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya pindah ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Yogyakarta pun difungsikan sebagai ibukota RI untuk sementara waktu. Pemindahan tersebut didukung sepenuhnya oleh Sultan Hamengku Buwono IX baik secara politik maupun materi.

Tanggung jawabnya semakin berat ketika Yogyakarta sebagai ibukota RI pada waktu itu diduduki Belanda pada masa Agresi Belanda II (1948-1949). Ketika Serangan 1 Maret 1949, beliau menjadi tokoh penting yang mampu menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Andilnya dalam mempertahankan kekuasaan atas Yogyakarta sangat membantu perjuangan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Selama menjadi sultan di Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau dikenal dengan program modernisasi dan demokratisasi desanya (desa yang kaya harus membantu yang miskin).

Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Upacara pengakuan dilakukan di Indonesia dan di negeri Belanda. Di Indonesia, Sultan Hamengku Buwono menerima pengakuan kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda untuk Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan, beliau kembali dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai:

  • Menteri Negara pada Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949)
  • Menteri Pertahanan/Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 - 20 Desember 1949)
  • Menteri Pertahanan pada masa RIS (20 Desember 1949 - 6 September 1950)
  • Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Natsir (6 September 1950 - 27 April 1951)
  • Ketua Dewan Kurator Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1951)
  • Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (1956)
  • Ketua Sidang ke 4 ECAFE (Economic Commision for Asia and the Far East) dan Ketua Pertemuan Regional ke 11 Panitia Konsultatif Colombo Plan (1957)
  • Ketua Federasi ASEAN Games (1958)
  • Menteri/Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (5 Juli 1959)
  • Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan PBB tentang Perjalanan dan Pariwisata (1963)
  • Menteri Koordinator Pembangunan (21 Februari 1966)
  • Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi 11 (Maret 1966)
  • Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1968)
  • Ketua Delegasi Indonesia di Konferensi Pasific Area Travel Association (PATA) di California, Amerika Serikat (1968)
  • Wakil Presiden Indonesia (25 Maret 1973 - 23 Maret 1978)


Beliau turut berkontribusi untuk meyakinkan masyarakat dalam dan luar negeri untuk membantu perekonomian Indonesia yang sangat parah pada masa awal Orde Baru. Beliau juga membina kembali kepercayaan luar negeri dengan melakukan kunjungan ke berbagai negara guna menyelesaikan utang-utang lama dan memperoleh kredit-kredit baru serta pembentukan Inter-Government Group on Indonesia (IGGI atau Kelompok Antarpemerintah bagi Indonesia). Kerjasama dengan sektor swasta internasional pun digalangnya sebagai bagian dari upaya untuk menggalakkan investasi dan lalu lintas perdagangan.

Beliau kemudian jatuh sakit kemudian memeriksakan kesehatannya di Amerika Serikat. Sultan Hamengku Buwono IX meninggal dunia di Washington D.C pada 2 Oktober 1988. Jenazahnya dibawa pulang ke tanah air kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-raja di Imogiri Yogyakarta.

Pahlawan Nasional


Atas jasa-jasanya kepada negara, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dianugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 053/TK/Tahun 1990, tanggal 30 Juli 1990



Sumber:

sri_sultan_hamengku_buwono_ix.txt · Last modified: 2015/05/22 01:18 by edosaputra